BANDAR LAMPUNG, TANOHLADO.ID – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kota Bandar Lampung dinilai bukan sekadar prestasi administratif. Di balik capaian tersebut, DPRD melihat adanya perubahan positif dalam tata kelola keuangan daerah yang semakin tertib dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Penilaian itu mengemuka dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DPRD Kota Bandar Lampung. Pansus kini tengah mencermati berbagai hasil audit sebagai bahan penyusunan rekomendasi kepada pemerintah daerah.
Anggota Pansus dari Fraksi Gerindra, Rizaldi Adrian, mengatakan kualitas pengelolaan anggaran Pemkot Bandar Lampung menunjukkan tren yang semakin baik. Menurutnya, sejumlah perbaikan sudah terlihat dalam sistem administrasi maupun pelaksanaan pengelolaan keuangan.
“Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pengelolaan keuangan tahun ini lebih baik dan lebih tertib. Namun tentu masih ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian bersama,” kata Rizaldi.
Meski demikian, ia menegaskan proses pembahasan di Pansus belum memasuki tahap penyampaian rekomendasi akhir. Saat ini, seluruh anggota masih melakukan pendalaman terhadap setiap temuan yang disampaikan BPK agar solusi yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran.
Menurut Rizaldi, pendekatan yang dilakukan bukan sekadar mencari kekurangan, tetapi juga memastikan setiap temuan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Pembahasan di Pansus saat ini masih fokus pada mitigasi berbagai persoalan yang ditemukan BPK. Setelah seluruh pembahasan selesai, baru akan difinalisasi menjadi rekomendasi resmi Pansus,” ujarnya.
Ia menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP layak diapresiasi karena menunjukkan laporan keuangan pemerintah telah memenuhi standar pemeriksaan. Namun, WTP bukan berarti seluruh proses pengelolaan anggaran sudah bebas dari perbaikan.
“Temuan yang masih ada harus dijadikan momentum untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Rizaldi berharap rekomendasi yang nantinya dihasilkan Pansus tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar dijalankan oleh organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan.
Melalui evaluasi tersebut, DPRD ingin memastikan setiap catatan dari BPK mampu menjadi pijakan untuk memperbaiki sistem pengelolaan APBD, sehingga anggaran daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Bandar Lampung.
Dengan tren pengelolaan keuangan yang dinilai semakin tertib, DPRD optimistis kualitas tata kelola pemerintahan Kota Bandar Lampung akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang, seiring komitmen memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah.
(SANG)
