BANDAR LAMPUNG, TANOHLADO.ID – Kota Bandar Lampung kembali dipercaya menjadi tuan rumah agenda nasional. Kali ini, ibu kota Provinsi Lampung menjadi lokasi penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Samsat Tahun 2026 yang mempertemukan para pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia untuk memperkuat transformasi pelayanan Samsat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Rakornas yang digelar di Hotel Novotel Bandar Lampung, Selasa (14/7/2026), dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaluddin, jajaran Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Direktur Lalu Lintas Polda, hingga Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja dari seluruh Indonesia.
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan, kepercayaan menjadikan Bandar Lampung sebagai tuan rumah Rakornas merupakan kebanggaan sekaligus kesempatan untuk menunjukkan komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurut Eva, posisi Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung sekaligus gerbang Pulau Sumatera membuat pelayanan Samsat memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat dan memperkuat penerimaan daerah.
“Semoga melalui Rakornas Samsat 2026 ini lahir berbagai rekomendasi strategis untuk mempercepat transformasi digital, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperbesar penerimaan daerah, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional,” ujar Eva.
Eva juga memaparkan capaian penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan. Sepanjang 2025, realisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kota Bandar Lampung mencapai Rp232,14 miliar, dengan rata-rata penerimaan sekitar Rp19,34 miliar per bulan.
Dari jumlah tersebut, Opsen PKB memberikan kontribusi sebesar Rp163,57 miliar atau sekitar 70,46 persen, sedangkan Opsen BBNKB menyumbang Rp68,34 miliar atau 29,44 persen.
Sementara hingga Juni 2026, penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB di Bandar Lampung telah mencapai Rp112,20 miliar, yang dinilai menjadi indikator semakin optimalnya sinergi pelayanan Samsat dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menegaskan, pemerintah daerah tidak lagi bisa mengandalkan pola lama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, inovasi harus menjadi bagian dari strategi pembangunan fiskal daerah.
“Tujuannya adalah meningkatkan kinerja Samsat, menyosialisasikan regulasi dan kebijakan baru, sekaligus mendorong inovasi di seluruh Samsat agar pelayanan semakin baik dan pendapatan daerah meningkat,” kata Fatoni.
Ia menambahkan, pemerintah pusat juga mendorong daerah mengembangkan berbagai skema pembiayaan kreatif atau creative financing, mulai dari optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), kerja sama pemerintah dengan badan usaha, hingga pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Kita dorong seluruh daerah melakukan inovasi dan upaya kreatif dalam meningkatkan pendapatan daerah,” tegasnya.
Fatoni menjelaskan, Rakornas Samsat menjadi wadah berbagi pengalaman antardaerah sehingga berbagai inovasi pelayanan yang terbukti berhasil dapat diterapkan di wilayah lain.
Sementara itu, Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, menilai Rakornas Samsat merupakan langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi tiga pilar Samsat, yakni Kemendagri, Korlantas Polri, dan PT Jasa Raharja.
Menurutnya, pengelolaan Samsat harus terus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
“Pengelolaan Samsat ke depan harus bertransformasi dari sekadar pelayanan administrasi menjadi ekosistem pelayanan publik yang terintegrasi. Tiga pilar Samsat memiliki kekuatan besar untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor,” ujarnya.
Awaluddin juga menekankan pentingnya integrasi data antarlembaga dan percepatan transformasi digital agar masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien.
“Harapan masyarakat adalah pelayanan yang mudah, cepat, dan terintegrasi. Itu menjadi tanggung jawab bersama tiga pilar Samsat,” pungkasnya.
Melalui penyelenggaraan Rakornas Samsat 2026 di Bandar Lampung, diharapkan lahir berbagai inovasi nasional yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan Samsat, memperkuat kepatuhan wajib pajak, sekaligus menjadi motor penggerak peningkatan pendapatan daerah di seluruh Indonesia.
(SANG)
